Bekasi, (MR) – Pelaksanaan Pekerjaan U-Ditch sudah berjalan Berdasarkan perencanaan dan Program Pemerintahan,Tidak Lepas dari Pengawasan Pemerintah selaku PA, PPK hingga PPTK yang terimplementasi dengan baik, (24/09/2019).Namun sangat disayangkan Ketika Pekerjaan yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD),Mencapai Tiga Milyar Empat ratus juta lebih yang dilaksanakan Kurangnya pengawasan pihak Dinas PUPR kabupaten Bekasi.
Seperti halnya pembangunan saluran trotoar jalan batas Kota Cibitung sisi utara Kalimalang kecamatan Tambun selatan/Cibitung kabupaten Bekasi.
Di kerjakan oleh PT.BIN SALAMUN selaku pelaksana proyek pembangunan saluran trotoar jalan batas Kota Cibitung sisi utara Kalimalang kecamatan Tambun selatan/Cibitung Dengan anggaran empat milyar lebih yang bersumber dari PAD, saat ini sedang pemasangan U-DITCH.
Banyak Pihak yang sangat menyayangkan kinerja Kepala Dinas PUPR dimana pada saat waktu pelaksanan Pengerjaan di duga tidak adanya pengawasan dari pihak Dinas,sehingga para pelaksana proyek di lapangan di sinyalir dalam mengerjakannya tidak sesuai RAB alias Amburadul.
Sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (DPN.LSM KAMPAK-RI),Indra Pardede Ketika dikonfirmasi oleh wartawan media rakyat Senin (23/9/19) dikantornya digrand Galaxi.
Indra Pardede Menjelaskan, kami sudah melakukan Monitoring langsung dilapangan,Dugaan Akan Penyimpangan dari Perencanaan dan Acuan kerja.
kami pun meminta tegas kepada Bupati Bekasi agar Mengevaluasi dan mengarahkan Kepala dinas agar bekerja secara profesional,agar memberikan contoh yang baik selaku Pengguna Anggaran Kepada Bawahan secara Struktural organisasi,karena Muara Tanggung jawab Keberhasilan Proyek Kontruksi tersebut ada Pada Kinerja Kepemimpinan seorang kepala Dinas( Kadis) PUPR.
Dalam hal ini kami Melihat Fakta kinerja dilapangan, dan Kami Mensinyalir telah terjadi main mata antara pihak Dinas PUPR kabupaten Bekasi dan Pihak Kontraktor (Pelaksana).
Kami bisa buktikan kurangnya Pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR,salah satu proyek yang sekarang sedang di kerjakan oleh PT.BIN SALAMUN,dan kami pun akan segera melayang surat laporan kepada Dinas PUPR,Insfektorat dan kejari cikarang.”Ujar bang Indra sapaan Akrabnya.
Hal senada disampaikan Oleh Napin warga Masyarakat Bekasi, Kabupaten Bekasi sedang dalam Upaya Perbaikan Peningkatan kinerja dalam Birokrasi pemerintahan sehingga Terwujudnya Program pemerintahan Kabupaten Bekasi sesuai visi dan Misi.
Namun Masih Adanya Mutu Seorang Kepala Dinas yang Perlu Peningkatan,seperti halnya Kepala Dinas PUPR.
Bupati jangan Ragu dan Malu Malu,Kalo Kadisnya Tidak Bisa bekerja dengan Baik,Lebih Baik di Mutasikan saja,ganti sama yang sesuai kompetensinya pada Bidangnya.
Itu menurut saya sebagai masyarakat kecil Kabupaten bekasi,karena dibawah kepemimpinan bupati bekasi sekarang,Kami sebagai masyarakat kabupaten bekasi berharap Banyak Kemajuan dikabupaten bekasi ini.
pembangunan yang harus terjamin mutu dan kualitasnya,Bukan asal jadi doang,dan harapan kami Semoga Kabupaten Bekasi Menjadi Edukasi bagi Daerah Lain kedepannya.”Pungkas Napin. (Bemo)
